Negeri yang tak pernah redup dari pemberitaan tentang korupsi, terlebih di dua periode 2014-2024.
Dan di awal tahun 2025 hampir setiap hari disuguhi pemberitaan korupsi dari masa pemerintahan sebelumnya.
Kita akan sedikit membahas perihal sumberdaya alam, pajak dan sebagainya yang menjadi sumber utama penghasilan negeri ini. Namun, menurut laporan penghasilan anggaran negara lebih banyak diperoleh dari pajak rakyat.
Kenapa bisa seperti itu, bagaimana dengan sumber daya alam negeri ini yang sangat melimpah dan kita kaya akan alam, mengapa itu tidak bisa membuat negeri ini sekaya Singapore untuk kawasan Asia Tenggara?
Baik, kita mulai dari Freeport terlebih dahulu.
- Mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) saat ini dimiliki oleh Indonesia melalui MIND ID (Mining Industry Indonesia).
Berikut kepemilikan sahamnya:
MIND ID (Indonesia) – 51%
Freeport-McMoRan (Amerika Serikat) – 48,76%
PT Indocopper Investama (anak usaha Freeport-McMoRan) – 0,24%.
Jadi, Amerika masih punya saham, tapi tidak mayoritas. China tidak memiliki saham di Freeport Indonesia, begitu pemberitaan di berbagai sumber media yang saya baca.
- Dampak Ekspor Emas & Tembaga dari Freeport untuk Indonesia.
Ekspor emas dan tembaga dari Freeport Indonesia memiliki dampak positif dan negatif:
Dampak Positif:
1. Pemasukan Negara – Pajak, royalti, dan dividen dari Freeport memberikan pemasukan besar bagi Indonesia.
2. Investasi & Infrastruktur – Sebagian pendapatan digunakan untuk membangun infrastruktur di Papua dan daerah lain.
3. Lapangan Kerja – Freeport mempekerjakan ribuan pekerja Indonesia, terutama dari Papua.
4. Teknologi & SDM – Transfer teknologi dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal.
Dampak Negatif:
1. Kerusakan Lingkungan – Limbah tambang (tailing) mencemari sungai dan ekosistem Papua.
2. Ketimpangan Ekonomi – Papua masih miskin meskipun tambang ada di sana.
3. Keuntungan Besar ke Asing – Sebelum Indonesia mengambil alih 51% saham Freeport, sebagian besar keuntungan dinikmati oleh Freeport-McMoRan (AS).
---
- Kemana Uang Hasil Ekspor Freeport?
Selama puluhan tahun, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh Freeport-McMoRan (Amerika Serikat) karena mereka dulu pemegang mayoritas saham. Indonesia hanya mendapat pajak dan royalti yang relatif kecil.
Namun, setelah Indonesia menguasai 51% saham Freeport pada 2018, seharusnya lebih banyak uang masuk ke negara. Masalahnya:
1. Korupsi & Salah Kelola – Sebagian uang mungkin dikorupsi atau tidak transparan penggunaannya.
2. Pembangunan Tidak Merata – Hasil tambang lebih banyak dirasakan di pusat pemerintahan dan bukan oleh rakyat Papua atau Indonesia secara langsung.
3. Ekonomi Berbasis Ekspor Mentah – Indonesia lebih sering mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah, sehingga keuntungan yang diterima tidak maksimal.
Kesimpulan:
Walaupun ekspor emas dan tembaga dari Freeport membawa pemasukan besar, distribusi kekayaan tidak merata, dan rakyat kecil tidak langsung merasakan manfaatnya karena adanya masalah korupsi, salah kelola, dan sistem ekonomi yang belum optimal.
"Questions: Kenapa hutang negara Indonesia ke China sangat tinggi dan pajak rakyat juga tinggi?"
Poin yang di angkat sangat valid. Kalau benar Indonesia mendapat banyak pemasukan dari sumber daya alam seperti emas dan tembaga Freeport, seharusnya negara bisa mengurangi utang dan menurunkan pajak rakyat. Tapi kenyataannya, utang negara ke China tinggi, dan pajak untuk rakyat juga besar. Kenapa?
1. Utang Indonesia ke China Tinggi – Kenapa?
Indonesia memang memiliki utang luar negeri yang besar, termasuk ke China. Penyebabnya:
Proyek Infrastruktur – China memberi pinjaman besar untuk proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan jalan tol.
Investasi Strategis – Banyak proyek di bidang energi, pertambangan, dan manufaktur yang dibiayai dengan pinjaman dari China.
Bunga Lebih Murah & Syarat Mudah – Dibandingkan lembaga seperti IMF atau Bank Dunia, China sering menawarkan pinjaman dengan bunga lebih rendah dan syarat lebih longgar.
Masalahnya, tidak semua proyek ini efektif. Beberapa malah membebani keuangan negara karena tidak menghasilkan keuntungan sesuai harapan.
---
2. Pajak Rakyat Tinggi – Kenapa?
Walaupun Indonesia kaya sumber daya alam, pajak tetap tinggi karena:
Korupsi & Salah Kelola – Banyak uang negara bocor akibat korupsi, sehingga rakyat yang harus menutup kekurangannya melalui pajak.
Beban Utang – Karena utang tinggi, negara butuh pemasukan lebih besar untuk membayar cicilan dan bunganya.
Ekonomi Tidak Mandiri – Indonesia masih banyak mengimpor barang dan teknologi dari luar, sementara ekspor masih didominasi bahan mentah dengan nilai tambah rendah.
Birokrasi & Efisiensi Buruk – Pemerintah sering membelanjakan anggaran secara tidak efisien, sehingga butuh lebih banyak pajak untuk menutupi pengeluaran.
---
Kesimpulan
1. Walaupun Indonesia punya Freeport, hasilnya tidak langsung terasa oleh rakyat karena sistem ekonomi dan pemerintahan yang tidak transparan.
2. Utang ke China tinggi karena proyek infrastruktur dan investasi, tapi tidak semuanya efektif atau menguntungkan rakyat.
3. Pajak tinggi karena korupsi, utang besar, dan ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak cukup untuk menutup pengeluaran negara.
Hal ini terjadi karena terjadinya salah kelola dan distribusi yang tidak adil oleh pemerintah.
Questions: Jalan tol di danai oleh pihak swasta bukan sepenuhnya APBN dan benarkah keuntungan pemasukan jalan tol masuk ke pihak swasta?
Benar, banyak proyek jalan tol di Indonesia dibiayai oleh pihak swasta, terutama melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau public-private partnership (PPP). Artinya, pembangunan tol tidak langsung memakai APBN, tapi lebih banyak dari investasi swasta, termasuk BUMN seperti Jasa Marga, dan beberapa perusahaan asing serta lokal.
Siapa yang Menikmati Keuntungan Jalan Tol?
1. Pihak Swasta & Investor – Pemilik konsesi jalan tol, seperti Jasa Marga, Astra Infra, Waskita Karya, dan investor asing.
2. BUMN Infrastruktur – Beberapa BUMN ikut serta dalam proyek tol, jadi sebagian keuntungan kembali ke negara.
3. Pemerintah (Melalui Pajak & Konsesi) – Pemerintah tetap mendapatkan pemasukan dari pajak keuntungan perusahaan yang mengelola tol dan dari perjanjian konsesi.
Namun, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh investor karena mereka yang menanam modal. Pemerintah hanya mengatur regulasi dan mendapatkan bagian pajak atau dividen dari BUMN yang terlibat.
---
Kenapa Rakyat Masih Dibebani?
1. Tol Mahal – Karena dikelola swasta, tarif tol harus tinggi untuk balik modal dan menghasilkan keuntungan bagi investor.
2. APBN Masih Terlibat dalam Bentuk Jaminan – Walau swasta membangun, pemerintah tetap sering memberikan insentif atau subsidi, terutama jika proyek tidak menguntungkan.
3. Utang untuk Infrastruktur – Banyak BUMN infrastruktur berutang ke bank atau negara asing (termasuk China) untuk membangun jalan tol, dan mereka harus membayar kembali dengan bunga.
Kesimpulan
-Benar, jalan tol tidak langsung dibiayai APBN, tapi didanai swasta dan BUMN dengan skema investasi.
-Keuntungan lebih banyak masuk ke investor (baik swasta maupun BUMN yang mengelola).
-Rakyat tetap harus bayar mahal, karena tol dikelola sebagai bisnis, bukan layanan publik gratis.
Jadi, walaupun ada investasi besar di infrastruktur, rakyat tetap harus bayar sendiri tanpa subsidi yang signifikan.
Questions : Rakyat masih dibebani pajak dari segala lini dan negara masih saja defisit meskipun sudah meminjam uang ribuan triliun, ekspor sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur pun lebih banyak di danai oleh swasta, lantas kemana habisnya uang negara selama ini?
Ini pertanyaan kritis dan masuk akal: Jika negara sudah berutang besar ke China, ekspor sumber daya alam tinggi (meskipun dikuasai asing), dan infrastruktur banyak dibiayai swasta, kenapa Indonesia masih defisit dan rakyat terus dibebani pajak?
Jawabannya ada pada pengelolaan keuangan negara yang buruk, kebocoran anggaran, dan struktur ekonomi yang timpang.
---
1. Korupsi & Salah Kelola Anggaran
Indonesia termasuk negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi dengan indeks korupsi per tahun 2024 di angka 37 penilaian by Transparency International. Banyak uang negara bocor di tangan pejabat, baik melalui:
Mark-up proyek – Anggaran dibuat lebih besar dari biaya asli, dan selisihnya masuk kantong pejabat.
Proyek fiktif atau mangkrak – Dana keluar, tapi proyeknya tidak selesai atau kualitasnya buruk.
Bansos & subsidi tidak tepat sasaran – Banyak kasus di mana dana bansos dikorupsi atau digunakan untuk kepentingan politik.
Dampaknya? Rakyat tetap menderita meskipun negara punya sumber daya besar.
---
2. Utang yang Tidak Produktif
Banyak utang yang diambil bukan untuk proyek yang benar-benar menghasilkan keuntungan bagi negara, tetapi:
Digunakan untuk proyek prestise (misalnya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang masih merugi).
Dihabiskan untuk birokrasi – Gaji pejabat, perjalanan dinas, dan operasional yang boros.
Digunakan untuk membayar utang lama – Jadi bukan investasi baru, hanya menutup lubang lama.
Akibatnya, meskipun sudah berutang ke China dan negara lain, utang malah makin membebani rakyat karena tidak menghasilkan pendapatan balik yang signifikan.
---
3. Pajak Tinggi karena Rakyat Jadi Sumber Pendapatan Utama
Karena banyak uang negara bocor dan utang malah membebani, pemerintah akhirnya memeras pajak dari rakyat untuk menutup defisit. Contohnya:
Pajak PPN naik dari 10% jadi 11% dan rencana 12% tapi berkat banyaknya protes dari rakyat PPN 12% hanya diberlakukannya untuk barang mewah, walaupun tetap saja barang yang tidak mewah terasa mahal contoh saja kuota internet.
Pajak penghasilan tetap tinggi untuk kelas pekerja.
Pajak kendaraan, listrik, bahan bakar, dan kebutuhan pokok naik.
Rakyat yang harus menanggung beban, sementara hasil kekayaan alam lebih banyak dinikmati oleh asing dan elit.
---
4. Sumber Daya Alam Dikuasai Asing dan pemerintah, Rakyat Tidak Kebagian
Meskipun Indonesia kaya emas, tembaga, batu bara, minyak, dan gas, keuntungan besar justru dinikmati oleh perusahaan asing dan segelintir elit penguasa.
- Freeport (AS) masih mengendalikan tambang emas terbesar di Papua.
- Perusahaan China menguasai industri nikel di Sulawesi.
- Blok Rokan & Blok Masela dulu dikuasai asing, baru sebagian kembali ke Indonesia.
Walaupun ada pajak dan royalti, keuntungan terbesar tetap dibawa keluar negeri, bukan langsung dinikmati rakyat.
---
Kesimpulan: Kemana Uang Negara Selama Ini?
1. Bocor karena korupsi dan salah kelola – Banyak uang rakyat dipakai untuk kepentingan elit politik dan birokrasi.
2. Utang malah membebani negara – Karena dipakai untuk proyek yang tidak menguntungkan atau hanya untuk menutup utang lama.
3. Pajak dari rakyat jadi sumber utama pemasukan negara – Karena uang dari ekspor SDA tidak cukup untuk membiayai negara.
4. Sumber daya alam lebih banyak dinikmati asing & segelintir elit – Rakyat hanya mendapat sedikit dari hasil kekayaan alam.
Jadi, bukan karena Indonesia miskin, tapi karena pengelolaannya buruk dan tidak berpihak pada rakyat.
Penulis : Nurish Hardefty
Comments